Sinopsis.co.id, JEMBER – 6 Februari 2023.
Forum Honorer Tenaga Kesehatan (FHTK) Kabupaten Jember menunjukkan eksistensinya dengan menghadirkan hampir 1000 tenaga honorer kesehatan yang ada diseluruh kabupaten Jember di Balai desa Lembengan Kecamatan Ledokombo. Diskusi FHTK dihadiri oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Jember Sukowinarno,SH,MPd.MSi, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dr.Koeshar Yudyarto dan Ketua Aktivis PGRI Jatim Ilham Wahyudi,SPd. Minggu, 05.02.2023.
Kepala BKPSDM Sukowinarno,SH,MPd.MSi terkait tuntutan FHTK untuk mendapatkan SK BUPATI masih akan melakukan kajian terkait usulan itu. BKPSDM masih akan koordinasi dengan beberapa pihak, termasuk badan anggaran. Mengapa, karena ini ada kaitannya dengan kemampuan keuangan APBD Jember, ungkap Sukowinarno.
Pemateri kedua Plt Kepala Dinkes Kabupaten Jember, dr Koeshar Yudyarto mengaku bangga dan sangat mengapresiasi terbentuknya FHTK Jember. Pembentukan Forum Honorer Tenaga Kesehatan (FHTK) kabupaten sudah sangat luar biasa dan kami sangat mendukung. Apalagi cara FHTK sangat elegan dan penyampaian masalah honorer juga bagus dan tidak perlu berdemo. Kami sepakat, akan melakukan kajian terkait permintaan dan harapan Nakes,” ungkap dr Koeshar Yudyarto.
Ilham Wahyudi,SPd ketua FH PGRI Jawa Timur memberikan semangat FHTK berdasarkan alasan-alasan logis yaitu berdasarkan peraturan pemerintah yang ada baik UU maupun peraturan menteri. Menurut Ilham, SK Bupati sebuah keharusan untuk sebuah pengakuan negara dan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer kesehatan bahkan saya siap untuk turun jalan bersama FHTK, ungkap Ilham Wahyudi.
Menanggapi respon Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi yang tidak bisa hadir pada acara FHTK di Desa Lembengan Kecamatan Ledokombo yang disampaikan pada kepala biro Jember media Sinopsis.co.id. Ketidakhadiran ketua DPRD disebabkan tidak adanya undangan resmi dari FHTK, Dwi Rendra selaku ketua Forum Honorer Nakes Kabupaten Jember menyampaikan bahwa surat sudah disampaikan melalui kesekretariatan DPRD Jember. Hal ini dibuktikan dengan surat yang dikirimkan ke anggota komisi D Gembong Konsul Alam melalui whatsap dari kesekretariatan DPRD pada jam 12.59 WIB. Sekarang ini jaman teknologi canggih, seharusnya wakil rakyat mempunyai Sains of Krisis, mempunyai kepekaan terhadap permasalahan rakyat dan selalu hadir untuk kepentingan rakyat. TENAGA HONORER KESEHATAN JUGA RAKYAT,JANGAN LEBAY JADI WAKIL RAKYAT, Ungkap Dwi Rendra.
Dwi Rendra menambahkan bahwa konsilidasi FHTK ini meminta Bupati Jember, untuk berfikir terkait tuntutan ribuan tenaga kesehatan (nakes) untuk mendapatkan status dan kesejahteraan yang jelas.
Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mengabulkan tuntutan para kuli kesehatan mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember sangat besar. Bupati Jember, harus mendengarkan jeritan anggota kami. Kami pastikan, kami tidak akan turun ke jalan. Tetapi ingat, jika tuntutan kami tidak dikabulkan, jangan salahkan kami jika kami mengheningkan cipta berapa jam. Bayangkan, berapa pasien yang akan menjadi korban, jika kami sampai lakukan itu,” ancam Dwi Rendra.
Dwi rendra memastikan, ribuan anggota yang tergabung dalam FHTK dalam SATU KOMANDO dan sudah berkomitmen akan kompak jika ada instruksi dari atas.Kendati begitu, pihaknya masih memiliki keyakinan, Pemkab dan DPRD Jember akan memperhatikan nasib mereka (para nakes). Pungkas Dwi Rendra.
Berikut ini tuntutan ratusan FHTK kepada pemerintah Kabupaten Jember :
1. Meminta Bupati Jember untuk memperjelas status para honorer menjadi SK Bupati dengan mencantumkan nominal honor tenaga kesehatan.
2. Meminta Pemkab Jember untuk mengajukan formasi dan kuota lebih banyak untuk ASN PPPK 2023.
3. Meminta Pemkab Jember untuk tidak membedakan antara seragam non ASN dengan ASN.
4. Meminta Pemkab Jember lebih serius menghargai perjuangan para nakes untuk diangkat menjadi ASN sesuai masa kerja.
Kepala Biro Jember : Lukman Hakim
