Sinopsis.co.id, JEMBER – 1 Januari 2026.
Disebelah timur kantor pemkab Jember Jl..Ahmad Yani muncul baliho besar ucapan “Selamat Tahun Baru 2026 dan Hari Jadi Kabupaten Jember ke 97”. Baliho ucapan selamat Pemkab Jember bergambar foto Bupati dan Wakil Bupati Jember jelas bukan peristiwa tanpa makna karena ini peristiwa baru yang tentunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jember terutama pemerhati sosial dan kebijakan pemerintahan.
Dalam kacamata komunikasi publik, tidak ada simbol yang kebetulan. Apalagi simbol visual yang dipasang diruang publik strategis. Simbol visual yang terpampang menjadi perhatian dan tanda tanya dibeberapa group whatsap “Opo Bupati dan Wakil Bupati sudah akur??”. Pertanyaan yang penuh harapan adanya pemerintahan JEMBER HARMONIS karena sudah menjadi rahasia publik dikalangan masyarakat awam dan lintas profesi bahwa pemerintahan dwi tunggal Gus Fawait – Djoko Susanto tidak harmonis.
Jumantoro salahsatu pendukung paslon Gus Fawait – Djoko Susanto saat Pilkada 2024 menyampaikan apresiasi kepada pejabat pemkab Jember bagian publikasi mulai terbuka mata hatinya berinisiatif memasang foto Dwi Tunggal simbol pemerintahan Fawait – Djoko. Namun secara pribadi saya bertanya ada apa sebenarnya?
Apalagi foto yang digunakan bukan foto resmi pemerintahan, melainkan foto dengan seragam kampanye Pilkada. Secara simbolik, ini menyampaikan pesan yang janggal. Seolah-olah kebersamaan Bupati dan Wakil Bupati hanya sah dalam konteks pemenangan politik, bukan dalam konteks menjalankan roda pemerintahan, ungkap Jumantoro.
Sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jember, kita semua tahu bahwa foto Wakil Bupati nyaris tidak pernah tampil sebagai simbol visual resmi Pemerintah Kabupaten Jember. Tidak di baliho, tidak di ruang-ruang strategis, bahkan tidak dalam narasi kebijakan. Lalu tiba-tiba sekarang muncul baliho besar foto kebersamaan Bupati dan Wakil Bupati.
Sebagai rakyat, saya tidak sedang menafsirkan berlebihan. Saya hanya membaca tanda-tanda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita jarang melihat Wakil Bupati dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting. Maka ketika foto kampanye itu dipajang, pesan yang sampai ke publik justru kontradiktif: yang ditampilkan kebersamaan, yang dirasakan justru peminggiran.
Di sinilah kegelisahan saya muncul. Reklame itu terasa bukan sebagai komunikasi yang jujur, melainkan sebagai _rekayasa persepsi_ . Ia seolah ingin meredam opini yang selama ini berkembang: bahwa hubungan Bupati dan Wakil Bupati tidak harmonis dalam praktik kekuasaan. Simbol visual dipakai untuk menciptakan kesan kondusif, seakan-akan semua baik-baik saja, terang Jumantoro.
Menurut Jumantoro yang dibutuhkan rakyat bukan gambar kebersamaan, melainkan praktik kebersamaan. Bukan baliho, tapi tata kelola. Bukan simbol, tapi keterlibatan nyata.
Sebagai warga, saya melihat ini sebagai gaya komunikasi yang manipulatif. Kritik publik tidak dijawab dengan perbaikan mekanisme pemerintahan, melainkan dengan pengemasan citra. Seolah-olah masalah selesai hanya dengan menampilkan foto kebersamaan.
Sebagai kota pendidikan tentunya masyarakat Jember adalah masyarakat cerdas, masyarakat yang tidak buta politik. Masyarakat mungkin merasa senang melihat visualisasi dwitunggal pemerintahan dipasang namun tidak cukup ditenangkan dengan visual tetapi perlunya kebersamaan, perlunya harmonisasi pemerintahan seperti orkestra. Masyarakat tentunya ingin melihat adanya pemerintahan yang bekerja dengan transparansi dan kerja kolektif. Demokrasi lokal seharusnya tumbuh dari kejujuran simbol dan kesesuaian antara yang ditampilkan dan yang dijalankan, pungkas Jumantoro.
Sementara itu Ria Sukaryadi salahsatu tokoh politik GOLKAR menyampaikan bahwa kepemimpinan Jember bukan sekedar kemampuan memberikan pelayanan publik, melainkan keteladanan kepemimpinan kepada publik. Tanpa disadari kepemimpinan kepala daerah menjadi referensi bagi generasi penerus, para pelajar yang duduk dibangku sekolah.
Pemerintahan yang baik akan memperlihatkan keharmonisan diantara elite politik daerah agar pelayanan publik maksimal dan berpihak kepada rakyat. SILPA 700 milyar, menjadi indikator bahwa kepemimpinan daerah di Jember, era bupati Fawaid – Djoko Susanto belum menunjukkan azas pemerintahan yang baik. Masyarakat bisa berpendapat SILPA ini dipicu oleh disharmoninya hubungan bupati dan wakil bupati. Tidak dilibatkannya wakil bupati yang dinilai masyarakat sebagai sosok birokrat gaek kaya pengalaman, pungkas Ria Sukaryadi.
Jurnalis : Lukman Hakim
