Sinopsis.co.id, JEMBER – 27 September 2023.
Gugatan terhadap integritas seorang pemimpin daerah seringkali diabaikan karena mekanisme politik yang berlaku disederhanakan menjadi persoalan proyek dan transaksi kepentingan. Kepemimpinan pemerintahan yang menjadikan etika sebagai rujukan terwujudnya pemimpin yang berintegritas sebagai landasan kepercayaan masyarakat menitipkan amanahnya seringkali terabaikan. Fokus stakeholder yang berhubungan dengan pemimpin pemerintahan adalah bagaimana memperoleh bagian dari kue kekuasaannya bukan lagi bagaimana mengelola kue kekuasaan sehingga dapat dinikmati oleh semua yang telah menitipkan amanah kepada pemimpinnya. Namun begitu stakeholder mulai tidak kebagian kue, mereka mulai berteriak seolah pemimpinnya mulai melupakan integritas, padahal faktanya dari awal memang tidak pernah menunjukkan integritas kepemimpinan.
Lalu, apa pentingnya syarat integritas menjadi bagian penting aspek kepemimpinan pemerintahan daerah ? Seorang pakar Ilmu Pemerintahan Prof. Ryaas Rasyid menjelaskan, pada aspek kepemimpinan, seorang pemimpin itu harus memenuhi beberapa syarat antara lain kualitas kepribadian, memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen.
Prof. Ryaas menekankan bahwa faktor integritas wajib dimiliki oleh Pemimpin pemerintahan bukan sekedar ada, maknanya “dimiliki” adalah bahwa integritas merupakan faktior yang inheren alias melekat dan menjadi karakter bawaan calon pemimpin tersebut, bukan sekedar asesoris yang dinyatakan oleh pihak-pihak yang mendukungnya.
Lalu bagaimana membuktikan bahwa seorang calon pemimpin pemerintahan telah memiliki integritas ? Jawabnya sederhana : REKAM JEJAK !
Melalui informasi yang terkonfirmasi melalui banyak media telah memberikan informasi tentang rekam jejak yang mengindikasikan bagaimana integritas yang dimiliki sang pemimpin. Penilain dikembalikan kepada masyarakat yang memiliki hak prerogative atas suara yang dimilikinya. Yang perlu dibahas dalam konteks menilai integritas seseorang adalah apa mana integritas, bagaimana integritas mempengaruhi keberhasilam kepemimpinan daerah dan mengapa intergitas menjadi factor penting dalam keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin daerah.
Integritas dipahami sebagai bentuk pendirian yang kuat dengan konsistensi yang stabil. Keyakinan diri atas pendirian dalam menyikapi suatu masalah dan konsisten mempertahankan sampai tujuan tercapai atau masalah terpecahkan melalui konsistensi sikap yang dijalankannya merupakan bentuk nyata integritas yang dipraktekan dalam kepemimpinan.
Keyakinan kuat dan konsistensi ini tidaklah mudah karena mengandung resiko yang tidak kecil, mulai dari tidak banyak dukungan sampai harus menanggung resiko tanggungjawab hukum dan moral. Mayoritas kepribadian yang labil seringkali tidak berani menghadapi resiko sehingga pagi ngomong apa, sore beda lagi. Kepribadian membingungkan seperti ini indikasi pribadi tanpa integritas. Namun kepribadian model demikian banyak dianut dan menjadi pilihan mayoritas karena seringkali menyelamatkan dirinya dari resiko sebagai pemimpin, sehingga cenderung mengorbankan pihak lain yang dipandang lemah untuk dijadikan kambing hitam atau tumbal.
Tahap berikutnya integritas dimanifestasikan sebagai ketaatan terhadap aturan dan menghayati nilai-nilai pertanggungjawaban sebagai pemimpin. Taat aturan menunjukkan sikap yang menghendaki diraihnya kebaikan dan kesejahteraan untuk pihak yang menjadi sasaran pelayanan dan pengabdian pemimpin, sementara ketidaktaatan terhadap aturan mengindikasikan adanya niat untuk menghindar dari tuntutan kewajiban dan memenuhi hasrat kepentingan egonya sendiri. Ketaatan terhadap aturan muaranya adalah mempertanggungjawabkan semua tindakannya selaku pemimpin dengan mengambil semua resiko yang wajib dipikulnya sehingga disadari dari awal agar pertanggungjawabannya mendapat dukungan kuat maka perlu ada persiapan moril yaitu dengan cara taat pada aturan yang tersedia sebagai modal motralitas telah menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang semestinya dilakukan seorang pemimpin.
Wujud integritas yang nyata dalam menjalankan fungsi kepemimpinan adalah tidak melakukan perbuatan tercela, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya walau ada kesempatan melakukan hal itu.
Dalam kanal youtube Lukman Republik cukup banyak tayangan yang berisi konten tentang keluhan mengingkari janji, ada yang berisi konten tentang tidak terbuktinya janji-janji pembagian kue kekuasaan yang bergelimang materi, ada yang berisi konten tentang tidak hak-hak yang belum terbayarkan. Tentu itu semua menjadi problem politik dan kepemimpinan yang serius karena mempersoalkan tentang integritas pemimpin daerah dan lebih jauh menggerus trust para pendukung, masyarakat dan juga stakeholder terkait terhadap sosok pemimpin yang kepadanya banyak harapan dan kewenangan disandarkan.
Manakala kepercayaan menipis maka bisa dipastikan harapan yang digantungkan juga akan menipis sehingga dapat memicu ketidakstabilan hubungan politik diantara para pelakunya, diantaranya direfleksikan dalam bentuk demo, dalam bentuk protes melalui media social, dalam bentuk RDP dengan DPRD ataupun dalam bentuk gerakan memprovokasi masyarakat agar tidak mempercayai pemerintah daerah, misal tidak bayar pajak, tidak bersedia berpartisipasi dalam program-program pembangunan atau gerakan lain yang menjauhkan masyarakat dari arah kebijakan pemerintah sehingga menjadikan fungsi pemerintahan tidak efektif.
Dalam aspek kepemimpinan ketika faktor integritas bermasalah maka akan secara otomatis mempengaruhi factor penunjang kepemimpinan lainnya. Ketidakpercayaan masyarakat akibat rapuhnya integritas kepemimpinan memberi pengaruh kuat pada factor kompetensi. Kompetensi mensyaratkan seorang pemimpin daerah memiliki kemampuan memahami sesuatu masalah yang dihadapi secara utuh dan menyeluruh. Tentu dibutuhkan dukungan informasi, dukungan partisipasi dan dukungan operasional dalam upaya menghadapi setiap masalah yang tentunya datang tiada henti dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rendahnya kepercayaan masyarakat pada giliranya akan melemahkan tingkat partisipasi, dukungan informasi dan juga kemapuan operasional dalam menghadapi masalah. Ketika faktor-faktor ini melemah maka dipastikan kompetensi kepemimpinan pemimpin daerah akan rapuh dan tidak efektif menjalankan pemerintahannya, alih-alih mengatasi masalah, bisa jadi akibat rapuhnya kompetensi ini maka bisa jadi akan timbul banyak masalah yang menyumbang ketidakmampuan menyelesaikan banyak masalah lainnya yang prioritas untuk ditangani.
Permasalahan kemiskinan dan stunting yang menjadi senjata politik Bupati Hendy pada Pilkads 2020 merupakan contoh nyata adalah ketika amanah agar Bupati Jember menyelesaikan persoalan kemiskinan dan stunting, akibat rendahnya integritas maka sampai hari ini kemiskinan dan stunting Jember masih berada di peringkat 2 besar terbawah. Prestasi mengenaskan yang semestinya bisa dipecahkan masalahnya andai persoalan integritas tidak mengemuka, apalagi permasalahan stunting membutuhkan SINERGI, KOLABORASI AKSELERASI sebagaimana jargon politik Bupati Jember yang sayang tidak terwujud dalam prakteknya.
Selayaknya manakala factor kompetensi bisa dijalankan dengan baik sehingga terkait stunting Bupati mampu mendefinisikan masalah, membuat peta lengkap, tahu akar masalah, faktor-faktor penyebab dan penyertanya, serta konsekuensi yang dihadapi jika masalah gagal diatasi, maka Bupati bersama timnya akan bisa menemukan konsep penyelesaian masalah. Setelah itu Bupati bisa menetapkan kebijakan untuk solusi masalah itu, dan selanjutnya bisa di breakdown menjadi program kegiatan OPD bersama stakeholder terkait menjalankan fungsinya untuk mengikuti peta penyelesaian masalahnya sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Maka melalui berjalannya fungsi kepemimpinan ini memberi dampak terhadap faktor kompetensi yang akan menemukan wujudnya berupa penyelesaian masalah yang selanjutnya akan mengurai sebagian masalah untuk kemudian bisa bergeser menyelesaikan masalah yang lainnya.
Demikian juga factor integritas kepemimpinan akan membawa dampak terhadap factor komitmen. Seorang Pemimpin yang baik wajib memegang komitmennya dan bisa dipercaya. Artinya, jika dia sudah menyatakan sanggup melakukan sesuatu di depan publik, maka dia wajib memenuhi janji itu. Secara psikologi politik, komitmen adalah pegangan masyarakat. Tolok ukur tentang bagaimana rakyat meyakini harapanya bisa diwujudkan melalui tekad dan komitmen pemimpinnya. Kasus dimana komitmen dilecehkan oleh pemegang komitmen dan masyarakat yang mengamanahkan harapanya dan menjadi komitmen pemimpinnya sebagaimana contoh kasus tidak pernah terwujudnya pabrik pupuk dan masih minimnya ketersediaan pupuk di tengah kebutuhan petani terhadap pupuk telah memupus harapan dan hambarnya komitmen yang pernah dinyatakan kesanggupanya oleh Bupati Hendy Siswanto pada masa kampanye, telah menorehkan antipati pada sebagian masyarakat petani di Jember. Secara etis, jika Bupati Hendy membatalkan atau kemudian merasa tidak sanggup memenuhi komitmennya, maka dia wajib menjelaskan alasan-alasannya ke publik seraya memohon maaf karena telah gagal menjalankan amanah yang dinyatakan sendiri kesanggupan mewujudkannya.
Secercah pemikiran yang berangkat dari fakta fakta yang terkumpul dari banyaknya keluhan masyarakat yang berharap ada solusi atas permasalah kehidupan sehari-hari yang digantungkan kepada integritas, komitmen dan kompetensi kepemimpinan Jember berikutnya. Semoga Allah SWT menolong kita semua dengan munculnya calon-calon pemimpin yang memiliki integritas, komitmen dan kompetensi yang memadai membawa perahu besar Kabupaten Jember menuju dermaga masa depan yang penuh harapan.
Kepala Biro Jember : Lukman Hakim.
