Sinopsis.co.id, JEMBER – 4 Oktober 2023.
Forum honorer PGRI Kabupaten Jember bersama perwakilan GTT/PTT mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Jember, Selasa 3 Oktober 2023. Rombongan GTT/ PTT dipimpin oleh ketua pengurus Badan Khusus Forum Honorer PGRI Kabupaten Jember Mulyadi S.Pd. diterima di ruang Komisi D DPRD Jember.
Kepada awak media Mulyadi mengatakan bahwa aspirasi yang dibawa untuk mendapatkan perhatian DPRD diantaranya formasi Jabatan ASN P3K Kabupaten Jember tahun 2023 tidak sesuai dengan kebutuhan guru karena terlalu sedikit yang diajukan Pemerintah Kabupaten Jember meski pada tahun 2023 banyak guru yang pensiun namun kuota yang ditetapkan hanya 26 Guru.
Untuk itu Mulyadi ketua Forum Honorer PGRI Kabupaten Jember melalui Komisi D DPRD meminta penambahan Formasi atau kuota Guru di tahun 2023 sesuai pagu di tiap-tiap lembaga seperti SD,SMP/SLTP sesuai DAPODIK Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Selain itu GTT/PTT kabupaten jember minta di perpanjang masa pendaftaran di LINK SSCASN BKN tahun 2023 sebelum bertambahnya kuota formasi tersebut sehingga rekan-rekan nya bisa mengikuti seleksi PPPK tahun 2023.
Tuntutan lainnya hendaknya pemerintah kabupaten Jember bisa mengutamakan Guru2 yang berstatus P2 dan P3 untuk formasi tahu 2023 ini.”pungkas Mulyadi.
Sementara itu Kepala BKSDM Sukowinarno,SH,SPd.MSi melalui hubungan seluler menyampaikan bahwa Formasi CASN PPPK Kabupaten Jember Tahun 2023 untuk tenaga Guru hanya 26 dan 66 orang merupakan tenaga Kesehatan dan 109 lainnya formasi tenaga Tehnis. Perlu dipahami kondisi kemampuan fiskal daerah Jember belum memungkinkan mengakomodir keinginan masyarakat. Dan berdasarkan regulasi yang ada belanja pegawai di APBD sebesar 30% sedangkan saat ini belanja pegawai sudah mencapai 29,72%. Ini suatu rangkaian dari tahun 2021-2023 pemkab Jember sudah merekrut PNS dan P3K sebanyak 4469 terdiri 3756 P3K Guru, 627 Nakes dan 86 tenaga teknis. Sehingga untuk tahun 2023 pengadaan P3K menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tidak melebihi angka 30% sesuai ketentuan yang ada sehingga tidak berdampak pada sangsi pemerintah pusat serta tidak optimalnya pembangunan yang lain.
Faktor minimnya anggaran tidak hanya dialami kabupaten Jember tetapi seluruh Indonesia. Kabupaten Situbondo dan Bondowoso tahun 2023.menurut data Nihil pengadaan ASN baik PNS maupun P3K. Pemkab Jember tetap optimis untuk memperkuat fiskal daerah melalui peningkatan PAD dan rasionalisasi anggaran agar bisa melakukan penguatan segi SDM dengan pengusulan formasi ASN yang lebih optimal,pungkas Sukowinarno.
H. Ahmad Dhofir anggota DPRD Jember komisi D fraksi PKS kepada Sinopsis.co.id menyampaikan bahwa kondisi fiskal yang disampaikan pada PABD 2023 dengan Banggar kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa memenuhi keinginan honorer. Belanja pegawai pemkab Jember sudah 30,8% dimana aturannya maksimal 30%, kita tidak mengharapkan kejadian belanja pegawai seperti Bondowoso yang mencapai 38 atau 42% sehingga berimplikasi pada DAU DAK dan mengalami kesulitan penyesuai anggaran. Atas dasar kepatuhan dan ketaatan pemkab Jember kaitannya adanya PMK 212 yang mengharuskan terkait belanja DAK DAU sudah ditentukan pada beberapa dinas/OPD. Selain itu pemkab Jember juga ada beban anggaran persiapan PILKADA untuk KPU BAWASLU sehingga kecil kemungkinan untuk bisa memenuhi tuntutan honorer guru terkait quota P3K, pungkas Ahmad Dhofir.
Kepala Biro Jember : Lukman Hakim
