Sinopsis.co.id, JEMBER – 5 Mei 2023.
Jember sebagai kota pendidikan dengan banyaknya jumlah lembaga pendidikan mulai PAUD sampai perguruan tinggi dan jumlah profesor, doktor yang banyaj pula. Ternyata ada satu hal yang menyesakkan dada bagi dunia pendidikan yaitu ditemukannya 915 anak tidak sekolah (ATS) di 8 desa dan tentunya jumlah itu semakin membesar bila diambil sampling di 248 desa / kota yang ada di Kabupaten Jember.
Diruang kerja kepala dinas DP3AKB Drs.Suprihandoko,MM tiga jurnalis ngobrol bareng. Permasalah ATS sangat komplek harus dicari asal muasal kenapa anak tidak sekolah. Opini yang berkembang dimasyarakat setelah lulus sekolah mencari uang, kenapa tidak mencari uang sekarang. Statmen seperti ini harus kita tekan mulai sekarang secara masif disemua lini dan gak bisa hanya DP3AKB sendirian.
Kami bersama instansi terkait Dispendik, Bapemasdes, Dinas Sosial dan Badan Perencanaan Kabupaten Jember sudah melakukan audiensi dengan bapak Bupati mendengar arahan langsung. Setelah pertemuan dengan UNICEF, bupati menyampaikan sekian puluh tahun apa yang dilakukan???. Bupati tidak salah berstatmen ini, agar kita mengoreksi berintropeksi apa yang kita lakukan. Angka 915 ATS itu kecil sekali kalau dibandingkan dengan total keseluruhan jumlah desa. Itu hanya 8 desa, masing masing sampling desa 500 KK, kalau seluruh wilayah kabupaten Jember tentunya angka itu semakin membesar. Ungkap Suprihandoko.
Lebih lanjut Suprihandoko menjelaskan bahwa angka 915 ATS tentunya menjadi sumber permasalahan untuk mendongkrak angka IPM ( Indek Pembangunan Manusia) yang indikator utamanya adalah lama bersekolah. Walaupun banyak profesor, doktor tetap saja ukurannya lama sekolah masyarakat Jember sebagai acuannya. Angka IPM di Jember kalau gak salah 6,18 di statistik.
Solusinya harus integreted dinas pendidikan, Dispemasdes, dinas sosial, Bappeda merancang kegiatan belajar sehingga menjadi pelengkap di masyarakat. Tidak harus masyarakat jauh jauh pergi ke sekolah kalau perlu tiap RW mengakumulasikan siapa saja warga yang tidak sekolah untuk belajar di paket A, B, C, ini sangat membantu memperbaiki indek angka pembangunan manusia.
Dinas DP3AKB Jember memilih strategi yang berkolaborasi dengan penghargaan nasional. KLA kita saat ini masih NINDYA seharusnya kedepannya utama dan menjadi Kabupaten Layak Anak beneran. Kami menguatkan forum anak desa (FAD) menjadi desa layak anak. Gugus desa layak anak benar-benar bekerja. Untuk menggerakkan ini semua tidak mungkin DP3AKB sendirian karena sumber anggaran pelaksanaan ada di Dispemasdes. Akhirnya kita sepakat menyusun rencana aksi daerah yang menggambarkan percepatan mengatasi ATS.
Ketika FAD sudah terbentuk dan desa menjadi Desa Layak Anak maka tidak ada satupun anak tidak menerima haknya untuk mendapatkan pendidikan wajib belajar 9 tahun. Dengan desa layak anak, otomatis gugus desa layak anak bekerja optimal dan saya yakin mendapatkan jalan keluar itu.
Untuk itu PERDA KLA harus kita kawal bersama – sama dengan harapan semua elemen masyarakat terlibat bahkan program wajib belajar menjadi suatu kewajiban dan ada sangsi moral seperti yang dilakukan oleh KH.Abd.Muqiet Arief untuk mencegah pernikahan usia dini menyampaikan bahwa kalau usia yang dinikahkan belum cukup umur maka saya tidak bisa hadir. Tentunya PERDA KLA ini ditindaklanjuti dengan PERBUP sebagai petunjuk teknik pelaksanaan tentang siapa dan punya kewajiban apa. Pungkas Suprihandoko.
Kepala Biro Jember : Lukman Hakim
