Sinopsis.co.id, JEMBER – 27 November 2025.
Aliansi Masyarakat Jember Bersatu (AMJB) yang terdiri dari berbagai elemen organisasi masyarakat, komunitas dan elemen sipil Jember menyelenggarakan aksi damai sebagai bentuk kepedulian terhadap semakin memburuknya disharmoni antara Bupati dan Wakil Bupati Jember yang berdampak langsung pada jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik.
Dwi Agus Budianto salah satu koorlap aksi didepan kantor Pemkab Jember, Rabu 26 November 2025 AMJB menyampaikan pesan tegas dan menuntut agar “Bupati dan Wakil Bupati Jember Akur atau Mundur”. Akur dan menjalankan pemerintahan secara harmonis untuk kepentingan rakyat atau mundur apabila tidak mampu menjaga stabilitas kepemimpinan daerah. Tuntutan ini bukan bentuk permusuhan politik,tetapi seruan moral dari masyarakat Jember yang menginginkan pemimpin yang harmonis dan pro rakyat, pemerintah yang efektif, pelayanan publik yang tidak terganggu, penggunaan anggaran yang tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat ungkap Dwi Agus Budiyanto.
Dwi Agus Budianto menambahkan bahwa AMJB sudah melakukan hearing dengan DPRD Jember dan diperoleh kesepakatan tanggal 21 Oktober 2025 dan mendesak DPRD Jember untuk mengambil langkah tegas terhadap disharmonisasi kepemimpinan daerah yang telah menciptakan situasi tidak kondusif. DPRD melaksanakan pengawasan dan pemanggilan resmi kepada bupati dan wakil bupati untuk memastikan pemerintahan berjalan normal, dan meminta DPRD menjalankan kesepakatan bersama AMJB yang sampai saat ini tidak menunjukkan harmonisasi kepemimpinan, tegas Dwi Agus Budianto.
Sementara itu ketua umum PC Merah Putih Indonesia Raya sekaligus ketua AMJB Zulkifli,SH diwawancarai wartawan menyampaikan mencari titik terang adanya disharmonisasi antara bupati dan wakil bupati. Yang sangat disayangkan saling melapor ke APH yang membuat kita kaget dan mencerminkan sosok pemimpin yang tidak mengedepankan aspek moralitas.
Zulkifli menambahkan aksi ini merupakan perwakilan tidak mengerahkan massa besar karena kami tahu bupati tidak ada, tidak perlu berteriak tanpa ada orangnya sehingga yang hadir perwakilan saja namun tidak menutup kemungkinan aspirasi ini kita tambah lagi jumlah massanya bila tidak ditindaklanjuti sampai jatuh kalau gak mau akur. Jadi langkah kita sudah sesuai dengan tahapan yang ada seperti pertemuan tokoh, hearing bersama DPRD dan demo hari ini tahap pertama, yang dilanjutkan tahap 2 dan tahap ketiga besar-besaran.
Kami berharap bupati dan wakil bupati bisa akur karena kalau disharmoni ini dampaknya kepada masyarakat. Secara adab kita sekarang tidak memiliki pemimpin yang beradab, mereka berdua tidak akur bagaimana dengan rakyat?? Demi cinta patah hati banyak korban, pungkas Zulkifli.
Diruang kerja wakil bupati Djoko Susanto menjawab pertanyaan wartawan dan menyampaikan terimakasih kepada masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan damai mencerminkan etika masyarakat Jember.
Aspirasi akur atau mundur perlu saya luruskan bahwa masalahnya adalah masalah moral, arogansi kekuasaan, akses saya dalam menjalankan tugas dihambat, tidak difasilitasi dan tidak dilibatkan dalam hal apapun yang mencerminkan problemnya bukan masalah harmoni atau tidak. Justru untuk menjalankan kewenangan atribusi saja saya tidak bisa leluasa minimal hak protokoler dan hak keuangan sebagaimana diatur undang-undang tidak dipenuhi bahkab tanggal 20 Oktober 2025 ajudan saya Hakiki dipanggil kabag umum saudara Regar dan memerintahkan saudara Hakiki untuk tidak lagi menjalankan fungsi sebagai ajudan. Tanggal 13 November 2025 saya memanggil Pj Sekda dan Kabag Umum saudara Regar juga tidak ada respon. Bagaimana saya bisa bekerja minta penjelasan saja tidak diindahkan, terang wabup Djoko Susanto.
Djoko Susanto juga mengungkapkan perjanjian komitmen antara Gus Fawait dan saya sebelum pilkada tentang komitmen kebersamaan yang dituangkan dalam akte notaris juga tidak dilaksanakan. Jadi bukan masalah akur tidak akur, harmoni atau tidak harmoni tetapi karena saya tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun yang perlu dipahami masyarakat.ungkap Djoko Susanto.
Kalau ada yang mediasi mempertemukan dengan Gus Fawait saya berterimakasih demi masyarakat Jember. Tetapi pertemuan itu harus terbuka atau minimal live streaming dan yang dibicarakan berdasarkan data fakta bukan Framing bukan persepsi demi masyakat Jember, pungkas Djoko Susanto.
