Tulang Bawang – Sai Bumi Nengah Nyappur, itulah julukan bagi Kabupaten Tulangbawang, Provinsi Lampung, dimana diartikan bahwa masyarakatnya yang sangat terbuka, mudah beradaptasi, ramah, perwujudan sikap kemampuan, keluhuran dan keyakinan, serta percaya diri yang penuh, itu baru saja mendapatkan Pemimpin yang baru.
Dimana usai pelantikan Bupati Qudrotul Ikhwan dan Wakil Bupati Hankam Hasan di Kabupaten berlebel Paris Van Lampung itu menandai babak baru, bisa dikatakan babak kedua bagi Daerah ini, terutama dalam struktur Pemerintahannya yang kembali di Pimpin oleh Birokrat Tulen yang sebelumnya telah malang melintang dalam pengabdiannya di Pemerintahan di Provinsi Lampung.
Ditengah euforia dan harapan akan perubahan, tak dapat ditampik ada sebuah sorotan tajam tertuju pada 100 hari kerja pertama sang pemimpin baru yang cukup mengganggu intuisi. Sebuah hitungan yang kerap menjadi tolak ukur, menyimpan rasa ketidaknyamanan ketika kondisi keuangan Pemerintah yang sedang bermanuver.
Sehingga tentunya akan menyimpan paradoks antara ekspektasi tinggi masyarakat dan kompleksitas realitas yang dihadapi. Dimana paradoks harapan antara impian dan keterbatasan.
Masyarakat Tulang Bawang, seperti halnya di Daerah-daerah lain, menaruh harapan besar pada pemimpin baru mereka. Janji-janji kampanye tentang perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi, membangkitkan optimisme.
Maka tak ayal 100 hari kerja pertama diharapkan menjadi momentum untuk mewujudkan perubahan nyata. Namun, realitas tidaklah sesederhana itu. Perubahan sistemik membutuhkan waktu, perencanaan matang, dan eksekusi yang cermat. Birokrasi yang kompleks, keterbatasan anggaran, dan tantangan non teknis, menjadi penghambat yang tidak bisa diabaikan.
Tantangan yang biasanya nyata yaitu warisan permasalahan yang mengakar di Kabupaten Tulang Bawang menghadapi berbagai permasalahan yang telah lama mengakar. Infrastruktur jalan yang rusak, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang terbatas, serta angka kemiskinan yang masih harus ditekan, menjadi pekerjaan rumah yang mungkin wajib dititik beratkan fokusnya bagi Bupati Qudrotul Ikhwan dan Wakil Bupati Hankam Hasan.
Selain itu, masalah lingkungan seperti kerusakan lahan akibat galian ilegal dan pencemaran sungai akibat sampah dan ulah masyarakat maupun akibat limbah pabrik, yang secara kasat mata telah membuat ikan dan biota lainnya mati, tentu juga membutuhkan perhatian serius.
Demikianlah, mengatasi permasalahan-permasalahan ini pasti membutuhkan strategi jangka panjang, bukan sekadar solusi instan yang bisa dicapai dalam 100 hari kerja. Maka dengan segudang ilmu dibarengi dengan dukungan dari berbagai instrumen, tak ada salahnya optimis untuk bisa mampu fokus pada penguatan pondasi dalam membangun landasan perubahan berkelanjutan.
Menyadari kompleksitas tantangan yang dihadapi, biasanya beberapa pihak akan menilai bahwa 100 hari kerja pertama sebaiknya difokuskan pada peletakan fondasi perubahan, pembenahan birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, dan penguatan sinergi antar instansi, menjadi langkah-langkah penting untuk menciptakan landasan yang kuat.
Namun terkadang akan menjadi celah lawan politiknya maupun pihak oposisi untuk merusak citra. Maka selain itu, Bupati Qudrotul Ikhwan dan Wakil Bupati Hankam Hasan juga mungkin perlu membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya.
Sebab dialog dan partisipasi publik akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Transparansi dan Akuntabilitas ini mungkin dapat menjadi kunci kepercayaan Publik ditengah sorotan publik, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci jawaban utama untuk membangun kepercayaan masyarakat di 100 hari kerja.
Masyarakat berhak mengetahui secara jelas program kerja yang dijalankan, anggaran yang digunakan, dan progres yang dicapai, dengan penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan, akan memastikan bahwa pemerintah daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Demikian uraian diatas turut disetujui oleh mantan Ketua PWI Tulang Bawang Hadi Saputra, yang mana saat berdiskusi dibilangan Kompleks Perkantoran Bupati Tulang Bawang, Jalan Cemara, Lingkungan Gunung Sakti Kecamatan Menggala, Senin (03/03/2025).
Om Hadi, sapaan akrabnya, juga menambahkan, bahwa dalam sudut pandangnya, 100 hari kerja merupakan momentum evaluasi dan refleksi, sehingga 100 hari kerja bukanlah sekedar angka, tetapi momentum penting untuk evaluasi dan refleksi. “Bupati Qudrotul Ikhwan, Wakil Bupati Hankam Hasan, dan Tim mereka perlu melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan,” pesannya.
Tak lupa diucapkannya pula, jangan sampai dalam 100 hari kerja itu, kinerja yang sudah baik, namun tak teraktualisasi dengan baik, alhasil tekanan harapan indah dalam kinerja yang diinginkan semua pihak untuk dapat baik itu hanya menjadi catatan hampa yang tak terlalu terasa bagi Daerah yang dahulu dikenal sebagai Kota Pendidikan dan Perdagangannya.
“Maka masyarakat seharusnya perlu memberikan masukan dan kritik yang konstruktif, agar Pemerintah dapat terus berbenah dan meningkatkan kinerjanya. Tak hanya meski dalam 100 hari kerja pertama, sebab itu hanya awal dari perjalanan panjang,” himbaunya.
“Tapi terpenting keberhasilan Kabupaten Tulang Bawang di masa depan, sangat bergantung pada komitmen dan kerja keras semua pihak, apalagi ditengah perkembangan zaman dengan ilmu pengetahuan yang terus berkembang seperti saat ini, seluruh sektoral harus mampu mengikuti, mulai dari dunia kesehatan hingga dunia pendidikan yang paling utama, karena kesehatan dan pendidikan sangat penting bagi SDM Tulang Bawang kedepan, jadi jangan terlalu berpatokan dalam 100 hari kerja,” timpalnya mengakhiri. (*).
Dari Tulang Bawang,
Senin, 3 Maret 2025, Rahmad Sanico Ronalta melaporkan.
