Sinopsis.co.id, JEMBER – 17 November 2024.
Menyikapi Stetmen Menteri pertanian maupun Wamentan terkait pupuk langsung ke Petani. Asosiasi Petani Pangan Indonesia Indonesia (APPI) menyatakan sependapat.
Menurut Jumantoro selaku ketua APPI yang membuat rumit permasalahan pupuk adalah alokasi yang diawal tidak sesuai dengan kebutuhan petani, data petani harus dibenahi, aturan pengambilan pupuk subsidi dianggap rumit.
Kalau alur distribusi sudah sangat simple yaitu dari pupuk Indonesia ke distributor, distributor ke kios resmi, kios resmi langsung ke petani atau kelompok tani, Jika ada petani mengeluh karena mereka tidak terdaftar di RDKK sedangkan petani yang terdaftar di RDKK tidak ada masalah untuk bisa langsung beli pupuk subsidi di kios resmi sesuai jatah alokasi.
Jika pemerintah tidak mengkaji kondisi realita dilapangan terkait alur dstribusi pupuk subsidi dengan merubah pola penyaluran bisa menjadi bumerang bagi petani karena saat terjadi perubahan aturan yang jadi korbannya petani.
Lebih lanjut Jumantoro menyampaikan pejabat di pusat seharusnya bijaksana bukan asal statmen. Contoh cukup KTP bisa beli pupuk subsidi, seharusnya dijelaskan KTP yang terdaftar di sistem RDKK karena pupuk subsidi itu ada aturannya, pupuk subsidi cukup ditambah cuma momentumnya kurang tepat penambahannya dilakukan di pertengahan tahun 2024 sehingga otomatis tidak serta merta terserap maksimal karena masa pemupukan MT 1 dan MT 2 sudah lewat.
Pemerintah harus introspeksi diri jika ada kendala yang ada dilapangan jangan asal ceplos. Jika ada oknum kios resmi yang masih nakal maka perlu tindakan tegas karena tidak semua kios resmi nakal. Untuk petani ataupun kelompok tani yang merasa dirugikan oleh oknum kios bisa segera dilaporkan ke distributor, Kp3 maupun langsung ke pupuk Indonesia. Aturan penyaluran sudah jelas dan tegas, ungkap Jumantoro.
Kedepannya APPI Nasional mendorong agar 5 pilar yang ada di desa yaitu kepala desa, Babinsa, Babinkamtibmas, PPL dan Gapoktan ikut mengawasi penyaluran pupuk subsidi agar tepat sasaran dengan harga sesuai aturan dan tidak ada paket dengan pupuk non subsidi. Indonesia maju dan sejahtera harus berangkat dari Desa. Jadikan sektor pertanian menjadi salah satu sektor utama yang menjadi pilar ekonomi kerakyatan, saatnya petani bangkit dan berdaya menuju Swasembada pangan berbasis kearifan lokal. Pemerintah diharapkan mampu menjamin harga yang menguntungkan petani saat petani panen, kami tidak mengharamkan Impor pangan tapi dibatasi jangan sampai berlebihan yang dampaknya akan sangat merugikan petani. Fungsikan kembali peran Bulog sebagai lembaga penyangga pangan nasional bukan menjadi pedagang beras impor, bubarkan BAPANAS karena gagal sebagai lembaga yang seharusnya mampu mendorong swasembada pangan tetapi BAPANAS hanya menjadi pengimpor pangan Nasional,pungkas Jumantoro.
Kabiro Jember : Lukman Hakim
